Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Sejarah Profil

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Riau, Indonesia yang memiliki motto: "Berlayar sampai ke pulau,berjalan sampai ke batas". Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beribu kota di Tembilahan. Indragiri Hilir yang merupakan Kabupaten asal Gubernur Riau saat ini, Rusli Zainal (2008-2012) berdiri pada tanggal 20 November 1965, dan saat ini dihuni sekitar 624.450 jiwa.

Suku-suku bangsa yang tinggal di Inhil yang beragam, terhitung: Suku Banjar, Melayu, Bugis, Jawa, Tiong Hoa dll. dengan agama yang mendominasi adalah Islam, serta diikuti oleh Budha dan Kristen.

Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir (inhil) Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Kerajaan Keritang
Kerajaan Keritang berdiri sekitar awal abad ke-6 di Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya dipengaruhi oleh Hindu, terlihat pada arsitektur istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh.

Kerajaan Kemuning
Kerajaan Kemuning didirikan oleh raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

Kerajaan Batin Enam Suku
Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut.
Diantaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

1. Suku Raja Asal di daerah Gaung.
2. Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.
3. Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.
4. Suku Raja Mafait di daerah Guntung.
5. Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.
6. Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka

Kerajaan Indragiri
Kerajaan Indragiri berdiri sekitar tahun 1298, raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II juga di Malaka. Untuk urusan harian dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. Pada tahun 1473, Raja Narasinga II, bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV) menetap di ibu kota kerajaan di Pekan Tua sekarang.

Pada 1815, Sultan Ibrahim memindahkan ibu kota kerajaan ke Rengat. Masa pemerintahannya, Belanda mulai campur tangan dengan mengangkat Sultan Muda, berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura. Pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang-orang suku Banjar dan suku Bugis ke Indragiri Hilir akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus suku Banjar, akibat Kerajaan Banjar dihapus oleh Gubernement pada 1859 sehingga terjadi perangan sampai tahun 1963.

Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir (inhil) Periode setelah berdirinya Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih satu kesatuan kabupaten. Indragiri terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi beribu kota Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu beribu kota Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir beribu kota Tembilahan.

Pemekaran Kabupaten Indragiri
Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada 14 Juni 1965 keluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965.